Pada Senin, 8 Mei 2023 perwakilan Shrimp Club Indonesia (SCI) berkesempatan melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh empat orang perwakilan SCI menyampaikan persoalan yang dihadapi petambak udang kepada Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden.
Salah satu poin persoalan yang disampaikan kepada Wakil Presiden adalah terkait sulitnya perizinan dan investasi tambak udang di Indonesia. Saat ini tambak udang harus mengurus hingga 21 jenis perizinan lintas Kementerian dan Lembaga untuk mendapat legalitasnya, belum termasuk izin dari pemerintah daerah. Kompleksnya perizinan tersebut dianggap kurang efisien sehingga menghambat iklim investasi tambak udang di Indonesia.
Mengutip dari Antara News, disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, "Dua hal (persoalan petambak udang) akan dicarikan solusi oleh Wapres dan akan disampaikan dalam sidang kabinet."
SCI melalui aspirasi yang disampaikan mengharapkan perizinan yang lebih ringkas sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan daya tarik untuk investasi di salah satu sektor andalan bagi perikanan budidaya Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Aryo Wiryawan yang merupakan Chairman JALA ikut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi 4 SCI.
JALA berkomitmen akan berperan aktif dalam membantu peningkatan produksi sekaligus menjaga sustainability. Kini salah satu upaya yang dilalui yaitu efisiensi perizinan tambak udang sehingga produktivitas industri udang Indonesia terwujud tanpa mengesampingkan kepentingan legalitas termasuk pemenuhan standar produksi udang berkualitas dan menjaga aspek keberlanjutan.
Juru Bicara Wapres menambahkan, "Itu yang akan coba diusahakan dibicarakan dalam rapat kabinet yang akan datang."
Industri udang adalah industri strategis yg bisa menyumbangkan devisa melalui ekspor non-migas. Industri udang menyumbang sekitar 42% total nilai ekspor perikanan Indonesia.
Pemerintah punya target meningkatkan ekspor untuk memenangkan kompetisi suplai udang dunia melawan Ekuador, India, dan Vietnam. Pencapaian target peningkatan produksi tersebut masih terhambat aturan perizinan yang rumit dan belum terintegrasi dengan baik antar kementerian dan pemerintah daerah.
